Gibran Tegaskan Pemerintah Benahi Tata Kelola MBG dan Koperasi Desa Merah Putih 

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, menegaskan pemerintah tengah melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Menurut Gibran, evaluasi dan penyempurnaan kedua program tersebut penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat kemampuan fiskal negara dalam menjalankan berbagai program prioritas.

Baca Juga : Pemerintah Siapkan Kelas untuk Dapur MBG, Insentif Dibedakan 

“Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” lanjut dia.

Mahasiswa Soroti Program MBG dan KDMP

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi dengan membawa berbagai tuntutan kepada pemerintah.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penghentian sementara serta evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung saat bertemu dengan Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk membahas sejumlah isu kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Mahasiswa Apresiasi Sikap Terbuka Gibran

Usai audiensi, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Gibran menunjukkan sikap terbuka dalam menerima masukan serta hasil kajian yang disampaikan mahasiswa.

Abdi mengaku mengapresiasi respons yang diberikan Wapres selama proses diskusi berlangsung.

“Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya setelah pertemuan.

Ia berharap pemerintah terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan kelompok mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperkuat praktik demokrasi di Indonesia.

Enam Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintah

Dalam aksi yang digelar pada Senin (15/6/2026), mahasiswa Universitas Bung Karno menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yaitu:

1. Mendesak penghentian sementara serta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
2. Mendesak peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian RI.
3. Menghentikan praktik militerisme dan menegakkan supremasi sipil.
4. Meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta ketahanan ekonomi nasional.
5. Menjamin hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.

Baca Juga : Purbaya ke China Perkuat Investor dan Jajak Pembiayaan

Berbagai tuntutan tersebut, menurut mahasiswa, bertujuan mendorong perbaikan kebijakan publik agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.