Di Balik Dewan Perdamaian Gaza Trump: Anggaran Besar dan Berkuasa

Pembentukan lembaga internasional bernama Dewan Perdamaian (Board of Peace) diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Meski awalnya dirancang untuk mengawasi proses rekonstruksi Gaza, dokumen piagam menunjukkan cakupan tugas dewan ini jauh lebih luas dan tidak terbatas pada Palestina, melainkan juga mencakup wilayah konflik lain di berbagai belahan dunia.

Salah satu ketentuan paling kontroversial dalam piagam tersebut adalah persyaratan kontribusi dana. Negara yang ingin memperoleh status keanggotaan permanen diminta menyetor hingga US$1 miliar, atau sekitar Rp16,9 triliun.

Berikut sejumlah fakta terkait Dewan Perdamaian Gaza gagasan Trump, dikutip dari AFP, Rabu (21/1/2026):

Tugas Dewan Perdamaian

Dalam piagam pendiriannya, Dewan Perdamaian didefinisikan sebagai “organisasi internasional yang bertujuan mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang kredibel dan sah, serta menjamin terciptanya perdamaian abadi di wilayah yang terdampak atau berisiko konflik.”

Baca Juga : Daftar Negara-Negara yang Diundang dalam Dewan Perdamaian Gaza

Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas dewan akan dijalankan dalam kerangka pembangunan perdamaian yang selaras dengan hukum internasional.

Trump sebagai Ketua Seumur Hidup

Dewan Perdamaian akan dipimpin langsung oleh Donald Trump, yang juga bertindak terpisah sebagai perwakilan resmi Amerika Serikat.

“Ketua memiliki kewenangan eksklusif untuk membentuk, mengubah, atau membubarkan badan-badan turunan sesuai kebutuhan misi Dewan Perdamaian,” demikian tertulis dalam piagam.

Trump juga berwenang menunjuk anggota dewan eksekutif yang disebut sebagai “pemimpin berkaliber global” untuk masa jabatan dua tahun, serta memberhentikan mereka kapan saja. 

Jabatan ketua hanya dapat berakhir apabila Trump mengundurkan diri secara sukarela atau dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas.

Seorang pejabat AS mengonfirmasi bahwa Trump bahkan dapat tetap menjabat sebagai ketua meski tidak lagi menjadi presiden, kecuali ia memilih mundur.

Syarat Keanggotaan dan Iuran

Keanggotaan Dewan Perdamaian hanya dapat diperoleh melalui undangan langsung dari Presiden AS, dengan perwakilan negara anggota diwakili oleh kepala negara atau kepala pemerintahan.

Masa keanggotaan reguler dibatasi maksimal tiga tahun. Namun, pembatasan ini tidak berlaku bagi negara yang menyumbang dana tunai lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama.

Meski demikian, pejabat AS menegaskan bahwa status anggota tidak otomatis disertai kewajiban kontribusi keuangan.

“Keanggotaan itu sendiri tidak membawa kewajiban pendanaan wajib, di luar sumbangan sukarela yang dipilih negara atau mitra,” katanya.

Susunan Dewan Eksekutif

Dewan eksekutif untuk Dewan Perdamaian akan dipimpin langsung oleh Trump dan beranggotakan tujuh tokoh kunci, yaitu Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, menantu Trump, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, investor keuangan AS, Marc Rowan, Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, serta Robert Gabriel yang dikenal sebagai orang dekat Trump di Dewan Keamanan Nasional.

Baca Juga : Update Terbaru Greenland: Trump Tekan Eropa, Putin Mulai Bergerak

Negara-Negara yang Diundang

Puluhan negara disebut telah menerima undangan, mencakup sekutu dekat maupun rival Amerika Serikat. China termasuk dalam daftar undangan, begitu pula Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, meskipun Rusia sampai saat ini masih melancarkan invasi ke Ukraina.

Beberapa negara langsung menyatakan ketertarikan, seperti Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orban dan Uni Emirat Arab. Kanada juga menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi, namun secara tegas menolak membayar kontribusi US$1 miliar demi status keanggotaan tetap.

Negara yang Menolak Bergabung

Prancis mengisyaratkan tidak akan ikut serta, sikap yang memicu ancaman Trump untuk memberlakukan tarif tinggi terhadap produk anggur Prancis.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menyatakan akan “sangat sulit” bagi negaranya untuk duduk dalam satu dewan dengan Rusia. Inggris turut menyampaikan keberatan serupa.

“Putin adalah agresor dalam perang ilegal melawan Ukraina dan berulang kali menunjukkan bahwa dia tidak serius soal perdamaian,” ujar juru bicara Downing Street.

Piagam Dewan Perdamaian menyebutkan bahwa badan ini akan resmi berlaku setelah sedikitnya tiga negara menyatakan persetujuan formal untuk terikat pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Baca Juga : Isu Greenland Berpotensi Jadi Sorotan di WEF