Januari 21, 2026

Rencana Trump soal Dewan Perdamaian Gaza Tuai Kritik dari Dunia

Ambisi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membentuk sebuah “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) yang bertugas mengawasi rekonstruksi Gaza menghadapi penentangan sejak pertama kali diumumkan.

Inisiatif tersebut menuai keraguan dari negara-negara Eropa, kritik terbuka dari Israel, namun sejumlah sekutu Rusia justru menyambut positif.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, secara tegas menolak undangan untuk bergabung. Penolakan itu menjadi sorotan karena undangan serupa juga disampaikan kepada para pemimpin dengan reputasi otoriter, termasuk Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Situasi tersebut menempatkan negara-negara demokrasi liberal dalam posisi serba salah, antara merespons undangan atau menghindari potensi kemarahan Trump.

Kekhawatiran itu terbukti beralasan. Menyusul penolakan Macron, Trump melontarkan ancaman perang dagang. Ia menyatakan akan mengenakan tarif hingga 200% terhadap anggur dan sampanye Prancis, sembari melontarkan pernyataan bernada meremehkan terhadap posisi politik Macron.

Menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, Trump mendorong agar konstitusi dan mandat Board of Peace ditandatangani dalam seremoni di Davos pada Kamis mendatang. Namun, isi kesepakatan yang beredar justru membuat banyak calon anggota terkejut.

Tekanan waktu semakin meningkat. Inggris, Swedia, Belanda, Jerman, dan Kanada disebut-sebut akan mengikuti langkah Prancis dengan tidak menghadiri acara tersebut, menurut pihak-pihak yang memahami sikap negara-negara itu.

Bloomberg melaporkan bahwa Trump menetapkan syarat kontribusi sebesar US$1 miliar bagi setiap negara yang ingin memperoleh keanggotaan permanen dalam dewan tersebut, ketentuan yang kemudian dikonfirmasi oleh Gedung Putih. Persyaratan ini mengejutkan banyak pemimpin dunia dan memicu kebingungan luas.

Dewan yang digagas tahun lalu sebagai badan pimpinan Trump untuk mengawasi rekonstruksi Gaza pasca perang itu, mulai ditinjau ulang oleh para calon anggotanya sejak akhir pekan. Undangan telah dikirim kepada sejumlah pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Kanada, Mark Carney dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Sebagian besar kekhawatiran tertuju pada draf piagam Board of Peace yang dilihat Bloomberg. Dokumen tersebut dinilai memberikan kewenangan akhir pengambilan keputusan kepada Trump, sehingga menimbulkan pertanyaan serius, termasuk terkait tujuan akhir dan aliran dana dari iuran keanggotaan jangka panjang.

Hingga kini, Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Di tengah ketidakpastian itu, negara-negara Eropa berupaya mengoordinasikan respons bersama dan mendorong revisi terhadap ketentuan yang dinilai bermasalah. Mereka juga disebut berusaha melibatkan negara-negara Arab untuk melobi Trump agar bersedia melakukan perubahan.

Langkah ini mencerminkan pendekatan Eropa terhadap periode kedua kepemimpinan Trump, menjaga keterlibatan, memperlambat proses, dan meredam tuntutan berlebihan. Upaya tersebut semakin rumit karena berlangsung bersamaan dengan negosiasi sensitif terkait perang Rusia-Ukraina serta ancaman Trump untuk mengambil alih Greenland.

Penolakan terbuka pertama datang dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Meski mendukung gagasan Board of Peace secara umum, kantor Netanyahu menyatakan bahwa susunan komite Gaza di bawah dewan tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan Israel, dan dinilai bertentangan dengan kebijakan nasionalnya, terutama setelah pejabat dari Qatar dan Turki dilibatkan.

Sejumlah negara lain memilih sikap menunggu. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan negaranya terbuka “secara prinsip” untuk bergabung, namun menegaskan bahwa syarat-syarat keanggotaan perlu dibahas lebih lanjut.

Sumber di Ottawa menyebut Kanada tidak akan membayar biaya keanggotaan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menahan diri untuk memberikan dukungan dan memilih berdiskusi dengan sekutu mengenai sikap bersama.

Di sisi lain, Presiden Argentina, Javier Milei mengkonfirmasi akan menjadi anggota pendiri, sementara Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengambil peran sebagai mediator yang menyatakan kesiapan untuk berkontribusi.

China juga disebut masuk dalam daftar undangan, meski hingga kini belum memberikan konfirmasi. Kementerian Luar Negeri China belum menanggapi permintaan klarifikasi terkait kemungkinan keterlibatan Beijing.

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang ditunjuk sebagai eksekutif dewan, dilaporkan memainkan peran penting di balik layar bersama utusan Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner.

Sejumlah sumber menyebut piagam dewan masih dapat direvisi setelah menerima masukan. Juru bicara Blair menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam penentuan keanggotaan dan mengarahkan pertanyaan kepada pemerintahan Trump.

Di balik layar, kritik dari para pejabat senior Eropa terdengar lebih tajam. Beberapa di antaranya menilai inisiatif tersebut sebagai upaya Trump untuk menciptakan pesaing atau bahkan pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga yang selama ini kerap ia kritik. Menurut mereka, Board of Peace bukan semata soal Gaza, melainkan alat politik untuk mengendalikan konflik global dan dinamika internasional.

Sejumlah negara diperkirakan akan menolak undangan tersebut, sementara negara lain mungkin menerima secara prinsip sembari berupaya menegosiasikan penghapusan ketentuan piagam yang dianggap bermasalah.

Namun, tidak semua pihak bersikap skeptis. Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto menyebut undangan bagi Perdana Menteri, Viktor Orban sebagai sebuah kehormatan dan mengkonfirmasi partisipasi Hungaria. Raja Mohammed VI dari Maroko juga dilaporkan telah menerima undangan tersebut.

Presiden Rusia, Vladimir Putin turut diundang untuk bergabung dalam Board of Peace, sebagaimana dikonfirmasi juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Moskow menyatakan akan menghubungi pihak AS untuk meminta kejelasan lebih lanjut mengenai rincian usulan tersebut.

Seorang pejabat Eropa menyebut langkah tersebut sebagai sesuatu yang “menggelikan,” mengingat invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung. Ia menilai undangan kepada Putin menegaskan dilema besar bagi Eropa untuk mengikuti agenda Trump atau menghadapi risiko perpecahan yang semakin dalam dalam aliansi transatlantik.