PBB Masukkan Israel dan Rusia ke Daftar Hitam Baru

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyoroti maraknya kekerasan seksual di wilayah konflik dengan memasukkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual terkait perang. Keputusan tersebut tercantum dalam laporan tahunan PBB mengenai kekerasan seksual dalam konflik bersenjata yang dirilis pada Jumat (29/5).

Laporan itu mencatat peningkatan kasus pemerkosaan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang menimpa warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, di sejumlah zona konflik.

Langkah PBB tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Israel. Bahkan, pemerintah Israel menyatakan akan membekukan hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Baca Juga : Pejabat The Fed Peringatkan AI Tidak Bisa Atasi Inflasi

Israel Protes Keras Keputusan PBB

Dalam laporan tahunannya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Guterres memperluas daftar pihak yang diduga secara kredibel bertanggung jawab atas pola kekerasan seksual selama konflik.

Israel menilai keputusan tersebut bermuatan politik, terutama karena negara itu ditempatkan dalam daftar yang sama dengan kelompok Hamas yang sebelumnya telah lebih dahulu masuk daftar hitam.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam keputusan tersebut.

“Ini adalah keputusan politik. Terlepas dari fakta dan kenyataan,” kata Danon.

Menurut Danon, Israel telah memberikan berbagai dokumen dan informasi kepada PBB untuk menjawab tuduhan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Israel Bekukan Hubungan dengan Kantor Sekjen PBB

Sebagai bentuk protes, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan penghentian hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB hingga terpilih pemimpin baru organisasi tersebut.

“Mengingat Antonio Guterres telah memilih untuk melanggar setiap standar kejujuran, integritas, dan profesionalisme, Israel telah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Kantor Sekretaris Jenderal dan akan menunggu hingga Sekretaris Jenderal PBB yang baru diangkat,” demikian pernyataan pemerintah Israel.

Meski demikian, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan pintu dialog tetap terbuka bagi Israel maupun seluruh negara anggota PBB.

Masuknya suatu negara ke dalam daftar hitam PBB tidak otomatis memicu sanksi internasional. Namun, langkah tersebut dapat memberikan dampak reputasi yang signifikan.

Selain itu, pihak yang berulang kali masuk dalam daftar tersebut berpotensi menghadapi pembatasan dalam partisipasi misi penjaga perdamaian PBB.

Analis dari International Crisis Group menilai keputusan Israel membekukan hubungan dengan kantor Sekjen PBB menambah ketegangan dalam hubungan yang selama ini sudah memburuk akibat konflik di Gaza.

PBB Verifikasi Puluhan Kasus Kekerasan Seksual di Palestina

Dalam laporan terbaru, PBB menyatakan telah memverifikasi sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jalur Gaza dan Tepi Barat selama periode 2023–2025.

Menurut laporan tersebut, korban terdiri dari laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, kekerasan pada alat kelamin, ancaman pemerkosaan, hingga penggeledahan yang dianggap merendahkan martabat korban.

PBB menyebut beberapa kasus terjadi selama penahanan dan interogasi, serta berlangsung di pusat penahanan, kamp militer, pos pemeriksaan, maupun saat operasi militer berlangsung.

Rusia Juga Masuk Daftar Hitam

Selain Israel, PBB juga memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam setelah memverifikasi ratusan kasus kekerasan seksual terkait konflik di Ukraina.

Baca Juga : Israel Putus Hubungan dengan Sekjen PBB usai Masuk Daftar Hitam

Laporan tersebut mencatat sebanyak 310 kasus yang melibatkan pasukan dan aparat keamanan Rusia. Bentuk pelanggaran yang didokumentasikan meliputi pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, mutilasi alat kelamin, sengatan listrik, hingga pemukulan pada area genital.

Mayoritas korban merupakan laki-laki, selain perempuan dan anak perempuan yang turut menjadi korban dalam konflik tersebut.