Januari 21, 2026

Tarif 200% Mengancam Macron akibat Tolak Undangan Trump

Tarif 200% mengancam Perancis setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyerang Presiden Emmanuel Macron yang menolak undangannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian baru yang diusulkan Washington.

Trump menyampaikan ancaman tersebut kepada wartawan pada Senin (19’/1/2026) waktu setempat, usai dikonfirmasi bahwa Macron tidak akan menerima undangan itu. Ia bahkan mengaitkan penolakan tersebut dengan masa depan politik pemimpin Perancis itu.

“Yah, tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya,” tutur Trump.

“Saya akan mengenakan tarif 200% pada anggur dan sampanyenya, dan dia akan bergabung,” tambah dia kemudian.

Pernyataan Trump ini langsung memicu sorotan internasional karena menyasar produk ikonik Perancis, sekaligus memperlihatkan bagaimana isu diplomatik kembali dikaitkan dengan ancaman kebijakan perdagangan.

Macron Tolak Dewan Perdamaian Usulan Trump

Penolakan Macron bukan tanpa alasan. Menurut sumber yang dekat dengan Presiden Prancis, Macron menilai piagam Dewan Perdamaian yang diusulkan Trump melampaui isu Gaza dan memunculkan kekhawatiran serius, terutama terkait penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan kerangka kelembagaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bagi Perancis, prinsip dan peran PBB dianggap tidak dapat dinegosiasikan. Kekhawatiran ini membuat Macron tidak berencana menerima undangan tersebut, meskipun tekanan politik dari Washington semakin terbuka.

Trump sendiri mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin juga diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut, meski ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peran Rusia di dalamnya. Selain itu, sejumlah pemimpin dunia lain disebut turut diundang, termasuk Presiden Argentina Javier Milei dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

Trump juga mengajak beberapa negara Eropa untuk berpartisipasi, meskipun respons dari para undangan disebut beragam dan cenderung berhati-hati.

Ancaman Tarif dan Kekhawatiran Alternatif PBB

Ancaman tarif 200% terhadap sampanye Prancis tersebut mempertegas pendekatan Trump yang kerap mengaitkan kebijakan perdagangan dengan tekanan politik. Pemerintahan Trump bahkan disebut meminta negara-negara yang ingin memperoleh posisi permanen di Dewan Perdamaian tersebut untuk menyumbang minimal 1 miliar dollar AS.

Berdasarkan draf piagam yang ditinjau Bloomberg, Trump direncanakan menjadi ketua perdana dewan dan memiliki kewenangan besar dalam menentukan keanggotaan. Rencana ini menambah keraguan sejumlah negara, terutama terkait transparansi dan legitimasi badan tersebut di mata hukum internasional.

Trump disebut ingin konstitusi dan mandat penuh Dewan Perdamaian itu ditandatangani di Davos pada Kamis mendatang. Namun, sejumlah detail teknis dalam dokumen tersebut justru membuat para undangan bingung dan ragu untuk menyatakan sikap.

Para kritikus menilai langkah Trump berpotensi menciptakan lembaga tandingan bagi PBB, organisasi yang selama ini kerap ia kritik. Ketegangan antara AS dan Perancis pun berisiko melebar, terutama jika ancaman tarif benar-benar direalisasikan dan memicu balasan dari Eropa.