Januari 28, 2026

Resmi Dilantik Deputi Gubernur BI, Purbaya Yakin Thomas Djiwandono Bisa “Bantu” Kemenkeu

Mantan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) diharapkan mampu membawa perspektif fiskal dalam perumusan kebijakan moneter ke depan.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, usai memimpin sidang penyelesaian hambatan berdasarkan aduan pelaku usaha melalui platform Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menilai kehadiran Thomas di jajaran pimpinan BI dapat memperkuat kualitas diskusi kebijakan moneter dengan tetap mempertimbangkan dinamika fiskal. Ia menegaskan masukan tersebut bukan untuk menjadikan kebijakan fiskal mendominasi kebijakan moneter, melainkan sebagai upaya memperkaya sudut pandang dalam perumusan kebijakan.

Menurut Purbaya, peran Thomas di Bank Indonesia tetap berada dalam koridor independensi bank sentral. Ia berharap pengalaman Thomas di bidang fiskal dapat menjadi nilai tambah dalam menjaga keseimbangan kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI melalui rapat internal, untuk menggantikan Juga Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan persetujuan tersebut diberikan setelah Thomas dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan pada Senin (26/1).

Selanjutnya, nama Thomas dibawa ke Sidang Paripurna DPR dan resmi disahkan pada Selasa (27/1). Salah satu pertimbangan utama pemilihannya adalah kemampuan Thomas dalam menjelaskan urgensi sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Misbakhun juga menegaskan bahwa latar belakang keluarga Thomas sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto tidak menjadi faktor penentu. Ia menilai profesionalisme dan kapasitas yang ditunjukkan Thomas selama proses uji kelayakan menjadi dasar utama persetujuan DPR.

Dalam uji tersebut, Thomas memaparkan konsep sinergi fiskal dan moneter yang berfokus pada penguatan likuiditas dan pengelolaan suku bunga. Pendekatan ini dinilai berbeda dengan kebijakan burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Menurut Thomas, efektivitas transmisi kebijakan suku bunga memerlukan dukungan kebijakan likuiditas yang memadai.

Thomas juga menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi relatif solid, ditopang inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta ketahanan sektor keuangan. Ia menilai tren penurunan inflasi membuka ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.