Timur Tengah Memanas, Inikah Momentum RI Beralih ke Kendaraan Listrik?

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, seharusnya membuka mata Indonesia akan bahaya ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Situasi ini dinilai sebagai momentum yang tepat untuk mendorong percepatan transisi energi bersih, terutama di sektor transportasi.

Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menyebut elektrifikasi kendaraan sebagai salah satu langkah strategis yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap guncangan pasokan energi global.

Baca Juga : Mentan Amran Sebut Stok Beras RI Aman!

“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

Industri Otomotif Dinilai Masih Pasif Dorong Kendaraan Listrik

Meski begitu, percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dinilai masih menghadapi hambatan serius, salah satunya karena minimnya peran aktif pelaku industri otomotif yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun.

Andi menyoroti bahwa selama ini orientasi pemerintah maupun perusahaan otomotif lebih condong ke sektor hulu, yakni pengolahan nikel dan produksi baterai, tanpa diimbangi dengan dorongan nyata terhadap elektrifikasi kendaraan di sisi hilir.

“Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” timpal Andi.

Transisi Harus Cepat tapi Tidak Ugal-ugalan

Andi menegaskan bahwa percepatan peralihan ke kendaraan listrik tidak boleh mengabaikan pembenahan di sisi hulu. Ia meminjam prinsip dari dunia otomotif, “fast but not reckless”, cepat, namun tetap terukur dan bertanggung jawab.

Artinya, percepatan produksi kendaraan listrik harus berjalan seiring dengan komitmen nyata dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam secara ketat, agar tidak melahirkan persoalan baru di kemudian hari.

Baca Juga : Diam-diam RI Sudah Produksi dan Kirim Mobil Etanol ke Brasil

Untuk itu, pemerintah didorong untuk memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri serta proyek hilirisasi juga perlu menjadi perhatian serius.

Andi menekankan pentingnya pendekatan transisi yang berkeadilan atau just transition dalam kebijakan pemerintah. Menurutnya, masyarakat yang terdampak tidak boleh hanya menjadi objek dari keputusan yang diambil, melainkan harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka.