Trump Kritik PBB Tidak Efektif, Usul Dewan Perdamaian Baru
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilainya tidak efektif. Ia pun mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian baru yang disebut dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan konflik global.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (20/1/2026), menjelang keberangkatannya ke Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Dalam kesempatan itu, Trump menegaskan bahwa meskipun PBB memiliki potensi besar, organisasi tersebut belum pernah benar-benar memenuhi perannya dalam menjaga perdamaian dunia.
Baca Juga: Anggaran Besar dan Berkuasa di Balik Dewan Perdamaian Gaza Trump
Trump Nilai PBB Gagal Penuhi Potensinya
Trump menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja PBB yang menurutnya minim kontribusi dalam berbagai konflik internasional yang ia klaim berhasil diselesaikan selama masa kepemimpinannya.
“PBB belum begitu membantu. Saya sangat mengagumi potensi PBB, tetapi PBB belum pernah memenuhi potensinya,” ungkap Trump kepada wartawan. Meski demikian, ia menegaskan PBB tetap perlu dipertahankan karena “potensinya begitu besar”.
Trump juga menambahkan bahwa ia berharap dunia tidak perlu membentuk Dewan Perdamaian baru. Namun, ia menekankan bahwa dalam berbagai upaya perdamaian yang ia dorong, PBB tidak pernah berperan secara nyata.
“Dengan semua perang yang saya selesaikan, PBB tidak pernah membantu saya dalam satu perang pun,” kata dia.
Baca Juga: Update Terbaru Greenland, Trump Menekan Eropa, Putin Mulai Bergerak
Usulan Dewan Perdamaian dan Penolakan Sekutu
Dewan Perdamaian yang diusulkan Trump menjadi bagian penting dari rencana 20 poinnya untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Trump mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung, meski sejauh ini hanya sedikit negara yang mengkonfirmasi partisipasi.
Beberapa pemimpin sekutu utama justru menolak undangan tersebut secara terbuka. Presiden Prancis Emmanuel Macron termasuk yang menolak, yang kemudian memicu kemarahan Trump. Presiden AS itu bahkan mengancam akan mengenakan tarif 200% terhadap sampanye Perancis dan mengejek Macron di hadapan publik.
Trump juga mengkonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin diundang untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, meskipun AS tengah berupaya memediasi konflik Ukraina. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran luas terkait arah dan kredibilitas inisiatif tersebut.
Baca Juga: Di Forum Ekonomi Dunia WEF, Isu Greenland Berpotensi Jadi Sorotan Utama
Kekhawatiran Mandat dan Kendali Trump
Usulan Dewan Perdamaian Trump menuai kritik karena dinilai berpotensi menjadi pesaing PBB. Sejumlah negara khawatir mandat dewan tersebut akan melampaui rekonstruksi Gaza dan membuka jalan bagi tatanan internasional alternatif yang dikendalikan AS.
Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan bahwa saat ini Dewan Keamanan PBB hanya mengizinkan Dewan Perdamaian untuk beroperasi di Gaza.
“Kami harus melihat secara detail seperti apa Dewan Perdamaian terbentuk saat didirikan untuk mengetahui jenis hubungan seperti apa yang akan kami miliki dengannya,” ujar Farhan.
Kekhawatiran juga muncul setelah Bloomberg mengungkap rancangan piagam Dewan Perdamaian yang meminta kontribusi minimal US$1 miliar bagi negara yang ingin memperoleh kursi permanen. Draf tersebut menunjukkan Trump akan menjabat sebagai ketua pertama dan memiliki kewenangan akhir atas keputusan dewan.
Di tengah kritik dan penolakan ini, Trump tetap mendorong rencana fase kedua perdamaian Gaza, meski menghadapi tantangan besar, termasuk penolakan Hamas untuk melucuti senjata dan skeptisisme dari Israel terhadap mekanisme yang diusulkan.
