Juni 4, 2026

Pimpinan DPR Tanggapi Kritik Kunjungan LN Prabowo: Sesuai Kebutuhan Diplomasi

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi kritik yang muncul terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai setiap kepala negara memiliki strategi diplomasi yang berbeda sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pada masanya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan intensitas perjalanan luar negeri seorang presiden tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pemimpin sebelumnya karena masing-masing memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda.

“Saya ingin menekankan ya tiap kepemimpinan memiliki strategi dan urgensi masing-masing terkait diplomasi dan membangun hubungan baik dengan negara-negara sahabat,” kata Saan dalam keterangan pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Karena itu intensitas kunjungan ke luar negeri setiap pimpinan negara, dalam hal ini presiden, tentu berbeda-beda. Tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain terkait intensitasnya,” lanjut dia.

Menurut Saan, kondisi global yang saat ini semakin dinamis membuat Indonesia perlu memperkuat hubungan dengan banyak negara melalui diplomasi langsung yang dilakukan oleh kepala negara.

Ia menilai situasi tersebut membuat Presiden Prabowo membutuhkan intensitas kunjungan luar negeri yang lebih tinggi dibandingkan beberapa periode pemerintahan sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa frekuensi perjalanan luar negeri presiden harus dipahami berdasarkan kebutuhan serta perkembangan situasi yang terjadi.

“Tadi sudah disampaikan, (Presiden) memiliki strategi-strategi yang tidak bisa dibatasi sekian kali karena dinamis,” ujar Dasco.

Dia juga menilai perjalanan luar negeri yang dilakukan Prabowo selama ini berlangsung dalam waktu relatif singkat dan disesuaikan dengan agenda yang dianggap penting bagi kepentingan negara.

Menurut Dasco, apabila terdapat kunjungan yang dilakukan secara mendadak, hal tersebut biasanya berkaitan dengan perkembangan situasi internasional yang memerlukan respons cepat dari pemerintah Indonesia.

“Kalau memang dadakan memang karena situasi yang memang harus membuat presiden harus sesegera berangkat. Saya pikir hal-hal seperti itu mari kemudian beri masukan yang substansi. Tapi pembatasan-pembahasan, apalagi berkaitan jumlah dan waktu, itu tidak substantif,” tutur Dasco.

Belakangan, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satu kritik datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal.

Melalui unggahan video di media sosial, Dino menyarankan agar Presiden Prabowo mengurangi frekuensi perjalanan ke luar negeri. Ia juga menyinggung aspek biaya, perencanaan, serta efektivitas kunjungan yang dilakukan dalam mendukung kepentingan nasional.