Macron Tegaskan Sikap Keras Usai Demo Perancis Berujung Ricuh
Presiden Perancis Emmanuel Macron memberikan arahan setelah demonstrasi yang memprotes kenaikan biaya hidup berujung kerusuhan di berbagai wilayah negara tersebut pada akhir pekan lalu.
Macron menegaskan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan aksi kekerasan dan perusakan selama demonstrasi berlangsung.
Ia juga berjanji pemerintah akan mengambil langkah taktis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, termasuk melindungi fasilitas publik dan tempat usaha.
“(Saya) mengambil keputusan dengan berkoordinasi bersama para wali kota untuk melindungi kota-kota, bangunan publik, dan tempat usaha kita,” kata Macron, dikutip dari AFP.
Baca Juga: Demo Biaya Hidup di Perancis Ricuh, Ratusan Orang Ditangkap
Dalam pidatonya kepada masyarakat pada Minggu (18/10/2026), Macron menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang terjadi.
Ia meminta masyarakat membedakan warga yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan pihak-pihak yang melakukan kekerasan, perusakan, dan penjarahan.
Macron Janji Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan
Macron menegaskan, pemerintah akan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam aksi perusakan.
“Mereka yang telah melakukan perusakan harus bertanggung jawab,” tegas Macron.
Ia juga memastikan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap pelaku kerusuhan.
“Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan atau memaafkan (kerusuhan),” ujar Macron.
Macron menggambarkan kerusuhan dalam demonstrasi tersebut sebagai peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sulit dikendalikan.
Ia juga mengecam penjarahan serta perusakan yang terjadi di berbagai jalanan kota.
“Melihat jalan-jalan di kota kita dijarah dan dirusak seperti ini sungguh tidak dapat diterima,” katanya.
Selain berjanji menindak tegas pelaku, Macron menyatakan pemerintah akan memberikan dukungan kepada pelaku usaha yang terdampak kerusuhan.
Menanggapi kritik mengenai persiapan polisi yang dinilai tidak memadai, Macron berjanji akan membuka informasi secara transparan mengenai penanganan demonstrasi oleh aparat keamanan.
Ia meminta Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengevaluasi penanganan aksi, terutama dalam hal pengumpulan intelijen dan langkah antisipasi, serta menuntut jawaban yang jelas atas persoalan tersebut.
Baca Juga: Dua Pilot Saudi Tewas dalam Insiden Helikopter Jatuh di Najran
Demo Berawal dari Protes Pelajar dan Meluas
Demonstrasi di Perancis bermula pada September 2026, ketika pelajar sekolah menengah atas di Creteil, wilayah tenggara Paris, memprotes kekurangan tenaga pengajar dan staf sekolah.
Para pelajar juga mengeluhkan keterbatasan sumber daya, fasilitas yang rusak, serta minimnya tenaga pengajar, terutama di kawasan berpenghasilan rendah.
Sejumlah laporan media Perancis menyoroti kondisi sekolah yang memprihatinkan, mulai dari keberadaan tikus dan kebocoran hingga plafon runtuh serta furnitur rusak.
Sebagian siswa juga mengeluhkan ruang kelas yang terlalu panas saat gelombang panas dan terlalu dingin ketika musim dingin.
Selain kondisi fasilitas, para pelajar menilai jam sekolah yang panjang dan sistem penerimaan universitas terlalu rumit serta tidak adil.
Sebagaimana dilaporkan The Independent, protes dilakukan melalui mogok kelas, blokade sekolah, dan demonstrasi yang kemudian meluas hingga ke berbagai wilayah, termasuk kota-kota kecil.
Ratusan sekolah dilaporkan terpaksa ditutup akibat kerusakan atau serangan terhadap staf.
Gerakan tersebut kemudian mendapat dukungan kelompok lain yang memprotes kenaikan biaya hidup, termasuk harga bensin dan makanan, serta memburuknya sistem kesejahteraan sosial.
Konfederasi Umum Buruh (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Perancis, turut mendukung aksi tersebut.
Kelompok yang terinspirasi gerakan rompi kuning atau gilets jaunes juga kembali turun ke jalan setelah menyerukan kebangkitan gerakan itu melalui media sosial.
Gerakan rompi kuning sebelumnya muncul pada 2018 sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial dan kenaikan biaya hidup.
Di tengah kerusuhan, Kementerian Dalam Negeri Perancis menyatakan hampir 2.400 orang ditangkap di seluruh negeri pada Sabtu.
Selain itu, sekitar 1.000 petugas kepolisian dan gendarmerie dilaporkan terluka dalam bentrokan, dengan tujuh orang di antaranya mengalami luka serius.
